GARIS NARASI – Para pemimpin negara anggota Group of Twenty (G20) telah mengesahkan Deklarasi Bersama (Komunike) pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mereka di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025). Deklarasi tersebut, meskipun didominasi oleh agenda ekonomi dan pembangunan global, secara tegas dan eksplisit menyerukan upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di sejumlah wilayah konflik paling krusial di dunia, termasuk Wilayah Pendudukan Palestina, Ukraina, dan Sudan.
Keputusan G20 untuk memasukkan resolusi konflik geopolitik secara langsung ke dalam dokumen puncak mereka menegaskan pandangan yang berkembang bahwa tantangan ekonomi global tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya stabilitas politik.
Fokus pada Perdamaian Abadi
Menurut salinan deklarasi yang beredar, para pemimpin G20 menyatakan komitmen mereka untuk berpedoman pada Tujuan dan Prinsip Piagam PBB. Komunike tersebut secara khusus menyebutkan perlunya mengakhiri kekejaman dan penjajahan, serta mencapai penyelesaian damai di Gaza, mengakhiri konflik sipil di Sudan, dan mencapai perdamaian abadi di Ukraina.
“Kami sepakat bahwa, dengan berpedoman pada Tujuan dan Prinsip Piagam PBB secara keseluruhan, kami akan berupaya mewujudkan perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di Sudan, Republik Demokratik Kongo, Wilayah Pendudukan Palestina, Ukraina, serta mengakhiri konflik dan perang lainnya di seluruh dunia,” demikian bunyi sebagian isi deklarasi tersebut.
Penekanan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di antara anggota G20 bahwa hanya dengan terwujudnya perdamaian global yang stabil, agenda utama G20 seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan pendanaan iklim dapat benar-benar tercapai dengan berkelanjutan dan makmur.
Tekanan pada Isu Palestina dan Gaza
Isu konflik di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya situasi kemanusiaan di Gaza, menjadi titik fokus diskusi. Beberapa negara anggota, termasuk yang mewakili negara-negara Global South, telah mendesak G20 untuk mengambil sikap yang lebih tegas dan jelas. Dalam konteks ini, seruan untuk mengakhiri kekejaman dan penjajahan dianggap sebagai bahasa yang signifikan, mencerminkan peningkatan keprihatinan internasional terhadap krisis yang berkelanjutan.
Seruan ini juga sejalan dengan upaya diplomatik yang telah disuarakan oleh beberapa pemimpin G20. Sebelumnya, beberapa pemimpin, termasuk Presiden Indonesia, telah secara konsisten menyerukan gencatan senjata segera dan mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan keluar jangka panjang. Meskipun G20 secara historis adalah forum ekonomi, dimasukkannya resolusi politik yang sensitif ini mencerminkan tidak terpisahnya isu kemanusiaan dan geopolitik dari stabilitas ekonomi global.
Konflik Ukraina: Mengatasi Perbedaan Sikap
Meskipun KTT G20 sering menjadi ajang perdebatan sengit mengenai bahasa yang digunakan untuk menggambarkan konflik di Ukraina, deklarasi kali ini kembali menegaskan seruan umum untuk perdamaian abadi.
Dalam beberapa KTT sebelumnya, formulasi mengenai perang di Ukraina menjadi batu sandungan utama yang mengancam persetujuan deklarasi bersama. Namun, dengan fokus pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan penciptaan perdamaian yang komprehensif, para pemimpin berhasil mencapai konsensus yang memungkinkan dokumen setebal 30 halaman tersebut disahkan. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan posisi antara negara-negara Barat yang tegas mengutuk invasi, dan negara-negara lain, termasuk Tiongkok dan tuan rumah KTT tahun ini, yang menekankan penyelesaian konflik melalui dialog.
Mengingat Konflik yang Terlupakan: Sudan
Penyebutan konflik sipil di Sudan dalam deklarasi tersebut juga sangat penting. Konflik yang terjadi di negara Afrika Timur itu telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan pengungsian terbesar di dunia. Bagi G20, konflik Sudan tidak hanya merupakan bencana kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi regional, dengan dampak rambatan (spillover effect) terhadap negara-negara tetangga dan rantai pasokan global.
Dengan memasukkan Sudan ke dalam seruan bersama ini, G20 mengakui bahwa negara-negara miskin dan berkembang adalah yang paling rentan terhadap guncangan geopolitik. Penghentian konflik di Sudan adalah prasyarat untuk memulihkan ekonomi di kawasan tersebut dan memastikan agenda G20 terkait utang luar negeri dan pembangunan dapat berjalan.
Ancaman Geopolitik Terhadap Ekonomi Global
Secara keseluruhan, Deklarasi Bersama KTT G20 di Johannesburg menjadi penanda bahwa forum ini yang didirikan untuk kerja sama ekonomi global tidak lagi dapat mengabaikan dinamika geopolitik. Konflik-konflik ini telah secara signifikan mengganggu rantai pasokan, memicu inflasi, dan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk mitigasi iklim dan pembangunan. Melalui seruan bersama ini, G20 mengirimkan pesan yang kuat bahwa kerja sama ekonomi sejati hanya dapat terjadi dalam suasana damai.
Meskipun Deklarasi tersebut hanyalah sebuah pernyataan niat dan bukan resolusi yang mengikat secara hukum, ia memberikan landasan moral dan politik bagi upaya diplomatik selanjutnya oleh masing-masing negara anggota dan organisasi internasional seperti PBB.
