GARIS NARASI – Presiden ke-7 RI, Jokowi, akhirnya angkat bicara perihal polemik yang belakangan ramai di publik: apakah ia pernah meresmikan Bandara IMIP Morowali. Dalam pernyataan tegas yang disampaikan di kediamannya di Solo pada Jumat (28 November 2025), Jokowi mengatakan bahwa klaim itu sama sekali tidak benar.
Menurut Jokowi, satu-satunya bandara di Morowali yang pernah diresmikan olehnya adalah Bandara Maleo, bandara milik pemerintah bukan Bandara IMIP.
“Nggak, nggak pernah. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali,” ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa Bandara IMIP kemungkinan besar milik swasta, bukan milik negara.
Polemik IMIP dan Tuduhan Manipulasi Fakta
Polemik muncul setelah beberapa pihak menyebut bahwa Bandara IMIP yang terletak di kawasan industri milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pernah diresmikan oleh Jokowi. Tuduhan ini kemudian dikaitkan dengan kontroversi mengenai status bandara, izin, dan dugaan operasional tanpa pengawasan negara.
Namun, pernyataan dari partai politik dan pendukung Jokowi menyebut bahwa ada upaya manipulasi fakta. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pernyataan resmi menyampaikan bahwa pihak-pihak tertentu sengaja mengaitkan Bandara IMIP dengan Jokowi meskipun tidak ada dasar fakta. Menurut PSI, bandara yang diresmikan pemerintah pada 2018 di Morowali adalah bandara publik (Bandara Morowali / Bandara Maleo), bukan bandara swasta seperti IMIP.
Beberapa artikel dan laporan menyebut bahwa pada 23 Desember 2018, pemerintah memang meresmikan Bandara Morowali di Sulawesi Tengah bersamaan dengan beberapa fasilitas bandara lain di Sulawesi tetapi itu adalah fasilitas milik negara, bukan bandara swasta terkait kawasan industri.
Jokowi: “Semua Hal Negatif Ditarik ke Saya”
Dalam pernyataannya, Jokowi juga menyiratkan kelelahan atas tudingan yang menurutnya tidak berdasar. Dia menyebut bahwa sering kali hal-hal yang “tidak baik” langsung dikaitkan kepadanya, tanpa melalui verifikasi fakta. Pernyataan ini muncul di tengah suasana publik yang ramai memperbincangkan status Bandara IMIP mulai dari legalitas, izin penerbangan, hingga fungsi bandara dalam industri.
Jokowi mengaku bahwa dia “lupa” kapan tepatnya meresmikan Bandara Maleo di Morowali, namun dia yakin bahwa itu satu-satunya bandara di Morowali yang resmi diresmikan secara negara. Sedangkan IMIP, menurut dia, berbeda karakter: bukan bandara publik, melainkan fasilitas swasta sehingga tidak pernah berada dalam agenda peresmian pemerintahan.
Reaksi Publik dan Seruan Transparansi
Beberapa tokoh publik dan kelompok masyarakat sipil menyambut klarifikasi Jokowi dengan catatan penting: menyerukan agar pemerintah, regulator penerbangan, dan pihak terkait memberi penjelasan lebih lanjut mengenai status Bandara IMIP. Apalagi belakangan muncul kritik dari pejabat pertahanan yang menyebut bahwa Bandara IMIP terkesan “berdiri sendiri”, tanpa pengawasan negara yang bagi mereka menimbulkan potensi risiko terhadap keamanan dan kedaulatan.
Desakan terhadap audit dan transparansi prosedur perizinan bandara swasta semakin keras. Banyak yang menilai bahwa semua fasilitas penerbangan baik milik negara maupun swasta harus memenuhi standar regulasi, agar tidak ada celah untuk klaim “bandara di luar kendali negara”.
Bagi sebagian pengamat, kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk mengevaluasi bagaimana bandara swasta diberikan izin, dikelola, dan diawasi di Indonesia terutama ketika berkaitan dengan kawasan industri besar seperti IMIP.
Implikasi Bagi Isu Kepercayaan Publik dan Transparansi Pemerintahan
Klarifikasi dari Jokowi berpotensi meredam spekulasi publik yang mengaitkan dirinya dengan tuduhan peresmian Bandara IMIP. Namun, persoalan yang lebih luas tetap: bagaimana memastikan bahwa informasi soal infrastruktur publik dan swasta diperlakukan secara transparan, dan tidak mudah menjadi sumber manipulasi opini.
Kejadian ini menunjukkan bahwa dalam era informasi cepat dan media sosial, rumor bisa dengan mudah menyebar tanpa diverifikasi dan bisa berkonsekuensi pada reputasi pejabat publik. Oleh karena itu banyak pengamat mendesak agar proses informasi, izin, dan regulasi fasilitas seperti bandara dilakukan dengan terbuka, agar publik tak mudah disalahkan atau disuguhi informasi yang keliru.
Bagi Jokowi, pernyataannya adalah upaya untuk meluruskan fakta dan melindungi reputasi. Namun bagi pemerintah dan regulator ke depannya, ini bisa menjadi panggilan untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas agar kontroversi serupa tidak terulang.
