GARIS NARASI – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan kebijakan terbaru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur semester ganjil 2025/2026. Pernyataan ini muncul di tengah beragam tanggapan masyarakat dan jajaran pendidik yang mempertanyakan mekanisme distribusi MBG kala siswa sedang tidak aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa anak-anak tidak pernah dipaksa hadir ke sekolah hanya untuk mengambil MBG selama libur semester. Ia menyatakan bahwa program ini tetap fleksibel dan menghormati hak liburan siswa tanpa ada paksaan administratif. Pernyataan itu sekaligus merespons berbagai kekhawatiran yang berkembang bahwa pemberian MBG dilakukan secara keras supaya anggaran program terserap jelang akhir tahun.
“Jadi anak-anak tidak dipaksa datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibu, ayah, atau saudara mereka. Jika sekolah atau orang tua tidak ingin menerimanya, itu juga tidak apa-apa dan sama sekali tidak dipaksa,” ujar Nanik dalam konfirmasi di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Latar Belakang Kebijakan MBG Saat Liburan
Program MBG merupakan inisiatif nasional yang digagas pemerintah untuk menjamin bahwa anak sekolah menerima asupan gizi yang cukup melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Program ini dioperasikan oleh BGN melalui unit pelaksana teknis yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama tahun 2025, program ini telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Rencana pelaksanaan MBG pada masa libur sekolah menuai reaksi dari beberapa pihak, termasuk orang tua dan anggota DPR, yang mempertanyakan efektivitas distribusi ketika sekolah tidak dalam masa aktif. Namun Nanik menegaskan bahwa program MBG belum serta-merta berarti siswa diwajibkan hadir di sekolah saat libur hanya untuk mengambil makanan.
Mekanisme Distribusi yang Fleksibel
Nanik menjelaskan bahwa mekanisme distribusi MBG pada masa libur lebih bersifat fleksibel. BGN memberikan opsi kepada sekolah-sekolah penerima manfaat yang hendak tetap mengambil MBG untuk mengajukan permintaan kepada SPPG. Lalu, MBG akan diantarkan sesuai kebutuhan sekolah dalam bentuk makanan kering yang lebih praktis saat distribusi di luar jam sekolah.
Selain itu, anggota keluarga seperti orang tua, kakak, atau saudara dapat mengambil MBG bagi siswa, sehingga anak tidak perlu hadir langsung di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghormati masa libur anak dan menghindari ketidaknyamanan terutama bagi keluarga yang berada di daerah jauh dari sekolah.
Isu Anggaran dan Kritik Publik
Salah satu isu yang mengemuka adalah tudingan bahwa pemberian MBG selama libur semester merupakan upaya untuk “menghabiskan anggaran”. Menanggapi hal ini, Nanik secara tegas menyatakan sebaliknya. Ia mengungkapkan bahwa BGN telah berhasil melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, sehingga program dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.
Menurut data yang disampaikan, anggaran MBG pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp71 triliun yang awalnya ditargetkan untuk menjangkau sekitar 6 juta penerima manfaat termasuk siswa dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Namun dalam perjalanan pelaksanaan, program ini ternyata berhasil menjangkau hingga 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B lainnya. Keberhasilan tersebut sebagian terjadi karena munculnya kerja sama dengan berbagai yayasan dan mitra yang ikut mendirikan Dapur Mandiri MBG, sehingga menekan biaya operasional.
Dengan strategi ini, biaya per porsi MBG rata‑rata sekitar Rp15 ribu, tanpa menghitung biaya operasional lainnya seperti gaji tim SPPG, ahli gizi, dan staf pendukung yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Respon Beragam dari Komunitas Pendidikan
Meskipun kebijakan BGN telah ditegaskan, respons dari komunitas pendidikan dan publik tetap beragam. Beberapa pihak menilai bahwa optimum pemberian MBG seharusnya dilakukan saat sekolah aktif agar memastikan pemantauan konsumsi dan kesejahteraan siswa lebih terukur. Sejumlah anggota DPR juga mengingatkan agar efektivitas program menjadi fokus utama, bukan sekadar memperluas jangkauan distribusi tanpa evaluasi dampak.
Di sisi lain, ada pula yang mendukung fleksibilitas kebijakan BGN, terutama karena banyak keluarga yang tinggal jauh dari sekolah tidak mungkin mengirim anak mereka semata untuk mengambil MBG. Pandangan ini menekankan pentingnya aksesibilitas dan kenyamanan bagi keluarga agar program tidak menjadi beban tambahan selama liburan.
Program MBG di Masa Depan
Kebijakan lanjutan terkait MBG, termasuk saat sekolah libur maupun saat aktif mengajar, akan terus menjadi topik penting menjelang akhir tahun ajaran ini. Pemerintah melalui BGN menunjukkan komitmen memperbaiki gizi anak Indonesia tanpa mengganggu hak libur dan kesejahteraan keluarga.
Selain itu, fokus program tidak hanya pada pemberian makanan semata, tetapi juga menyertakan pendidikan gizi dan kerja sama dengan masyarakat lokal agar anak dapat memahami pentingnya pola makan sehat sepanjang masa.
