Krisis Anggaran Militer Ukraina: Gaji 800.000 Tentara Tak Terbayar

Krisis Anggaran Militer Ukraina Gaji 800.000 Tentara Tak Terbayar

GARIS NARASI – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pengakuan yang mengejutkan di tengah tekanan finansial yang semakin meningkat akibat perang berkepanjangan melawan Rusia: negara itu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai gaji dan pemeliharaan angkatan bersenjata sebanyak 800.000 personel setelah konflik berakhir. Pernyataan ini menandai titik kritis dalam perdebatan internasional tentang kelanjutan dukungan Barat terhadap Ukraina serta prospek ekonomi Kyiv di masa depan.

Zelensky menyampaikan hal tersebut kepada wartawan saat ditanya apakah Ukraina akan mampu membiayai tentara sebesar itu jika tercapai gencatan senjata dengan Rusia.

Apakah Ukraina akan mampu secara mandiri membiayai tentara sebesar itu jika ada gencatan senjata? Tidak, tidak mampu. Kami tidak memiliki sumber daya keuangan,” ujar Zelensky, seperti dilaporkan media internasional.

Ia kemudian menegaskan bahwa dialog intensif dengan para pemimpin Barat adalah untuk membahas kemungkinan pendanaan sebagian angkatan bersenjata oleh mitra internasional sebagai bentuk jaminan keamanan pasca-perang.

Perhitungan Anggaran dan Kekurangan Finansial

Pengakuan ini muncul di tengah pembahasan anggaran negara Ukraina 2026, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan militer dan kemampuan anggaran domestik Kyiv. Menurut sejumlah ahli dan laporan analis anggaran, pengeluaran belanja pertahanan terus meningkat sementara sumber pendapatan negara tidak sebanding, menyebabkan Ukraina membutuhkan bantuan finansial luar negeri dalam jumlah besar hanya untuk mempertahankan operasional dasar angkatan bersenjata.

Anggaran pertahanan dalam rancangan anggaran 2026 sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan militer, namun angka tersebut dinilai belum mencukupi untuk membayar gaji personel serta biaya operasional militer yang terus meningkat di medan perang. Bahkan sebelum pengakuan Zelensky, parlemen Ukraina mencatat terdapat kekurangan besar dalam anggaran gaji militer, serta kebutuhan tambahan triliunan hryvnia yang belum ter-cover.

Lebih jauh, pemerintah Ukraina pada awal Desember 2025 menandatangani undang-undang anggaran 2026 yang tetap tidak menaikkan gaji militer, meskipun biaya hidup dan tekanan inflasi terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan keuangan yang dihadapi Kyiv tidak hanya berdampak pada kemampuan mempertahankan kekuatan militer besar, tetapi juga pada upah personel yang sudah menjalankan tugas dalam kondisi sulit.

Kontroversi Angka 800.000 Tentara

Angka 800.000 personel sendiri merupakan jumlah yang dipertahankan Ukraina sejak beberapa waktu lalu sebagai kekuatan angkatan bersenjata yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman Rusia secara berkelanjutan. Namun, di belakangnya terdapat perdebatan sengit antara Kyiv dan para mitra Barat tentang ukuran angkatan bersenjata yang realistis dan biaya yang harus ditanggung. Beberapa rencana perdamaian yang beredar, khususnya versi roadmap yang bocor dari Amerika Serikat, bahkan menyarankan pembatasan jumlah tentara Ukraina menjadi sekitar 600.000 personel setelah konflik berakhir demi menyesuaikan dengan kemampuan finansial serta stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sementara Ukraina dan sekutu Eropa mereka menegaskan bahwa angkatan bersenjata yang kuat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan ancaman lanjutan dari Rusia dan mengamankan wilayahnya di masa depan, Moskow secara konsisten menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai “argumentasi politik belaka.”

Permintaan Bantuan dan Jaminan Keamanan Barat

Pengakuan Zelensky membuka babak baru dalam negosiasi antara Kyiv dan negara-negara Barat tentang sifat dukungan militer dan ekonominya. Selama ini, dukungan Barat kepada Ukraina telah berupa paket bantuan militer dan keuangan besar namun sering kali dalam bentuk bantuan darurat yang bergantung pada persetujuan politik di ibu kota masing-masing negara pemberi. Zelensky menyatakan bahwa dukungan seperti itu harus berubah menjadi bentuk jaminan keamanan yang lebih permanen dan prediktabel jika Ukraina diharapkan mampu mempertahankan pasukannya di tingkat tinggi setelah perang.

Namun, tidak semua sekutu Barat siap memberikan komitmen finansial jangka panjang. Di Uni Eropa sendiri, terdapat perdebatan sengit mengenai penggunaan aset beku Rusia untuk mendanai Ukraina, hingga akhirnya Eropa menyetujui paket pinjaman sebesar sekitar $105 miliar untuk Ukraina guna menyediakan dukungan selama dua tahun ke depan. Sementara ini memberikan nafas baru bagi Kyiv, itu masih jauh dari cukup untuk menangani kebutuhan militer dan sosial Ukraina secara menyeluruh.

Dampak pada Negosiasi Perdamaian dan Politik Global

Pengakuan soal krisis anggaran militer ini juga berdampak pada dinamika negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Saat Zelensky menegaskan bahwa tanpa dukungan Barat yang kuat, termasuk tekanan terhadap Rusia, konflik kemungkinan akan berlanjut tanpa hasil yang menguntungkan, hal ini juga menambah kompleksitas diplomasi internasional di tengah tekanan global untuk mengakhirinya.

Secara keseluruhan, situasi ini tidak hanya menyoroti tantangan ekonomi Ukraina, tetapi juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dukungan luar negeri untuk menjaga stabilitas militer dan kedaulatan negara. Kremlin sendiri terus menolak tawaran perdamaian yang dianggap tidak memenuhi tuntutan mereka, menambah ketidakpastian tentang masa depan konflik.