GARIS NARASI – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019, Saut Situmorang, secara terbuka dan pertama kali membahas isu keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Saut dalam sebuah program talk show di stasiun televisi nasional pada Selasa malam, 16 Desember 2025. Pernyataan Saut ini menjadi fokus baru dalam dinamika politik dan hukum tanah air yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Saut menegaskan bahwa perhatian publik terhadap permasalahan ijazah Jokowi sejatinya bukan soal teknis akademis semata, melainkan tentang integritas dan kepercayaan terhadap penyelenggara negara. Menurutnya, polemik ini yang telah menjadi perdebatan luas di jagat media dan ruang publik menyatukan isu integritas personal dengan kewajiban hukum dan etika seorang pemimpin nasional.
Sudut Pandang Saut Situmorang: Integritas sebagai Pokok Bahasan
Dalam wawancara tersebut, Saut Situmorang menyampaikan bahwa ia hadir dalam program karena merasa isu ini berkaitan langsung dengan integritas nasional. Ia menyatakan bahwa isu keaslian ijazah bukan sekadar rumor atau kabar miring, namun membawa implikasi serius bagi reputasi lembaga negara dan citra pejabat negara di mata masyarakat.
“Saya tertarik mengikuti ini karena ini integritas nasional,” kata Saut.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa mantan pemimpin KPK melihat persoalan bukan hanya dari kacamata hukum formal, tetapi juga sebagai masalah etika yang berdampak pada kultur dan nilai pemerintahan.
Latar Belakang Kontroversi Ijazah Jokowi
Polemik mengenai ijazah Jokowi ini bukan perkara baru dan telah beredar sejak beberapa tahun terakhir. Isu tersebut muncul berulang kali di media sosial, kanal berita online, hingga gugatan hukum yang diajukan terhadap universitas dan pihak terkait di Sleman, Yogyakarta. Tuduhan sebagian publik mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi memicu diskusi panjang antara pendukung dan pengkritik.
Isu ini bahkan sempat masuk ke ranah penyelidikan kepolisian. Bareskrim Polri pernah mengumumkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi dinyatakan identik dengan pembanding resmi setelah diuji laboratorium. Pernyataan ini dibuat oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, pada Mei 2025.
Namun demikian, pernyataan resmi kepolisian itu tetap tidak sepenuhnya mengakhiri kontroversi di publik, terutama di kalangan kelompok yang menuntut transparansi penuh dan pembuktian lebih detail. Beberapa pihak masih memandang proses pemeriksaan belum cukup membuka semua dokumen dan fakta terkait ijazah Jokowi.
Reaksi Beragam dari Publik dan Kalangan Politik
Polemik ini telah memantik beragam reaksi. Di kalangan pendukung Presiden Jokowi, keputusan Bareskrim Polri yang menyatakan keaslian ijazah dianggap sebuah penyelesaian yang layak dan memperkuat legitimasi akademisnya. Mereka menilai isu ini telah terlalu lama diperpanjang tanpa manfaat jelas selain menciptakan polarisasi.
Sementara kelompok lain tetap bersikeras bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan komprehensif agar tidak meninggalkan tanda tanya di masyarakat. Beberapa tokoh publik dan advokat bahkan telah mendorong kasus ini terus diproses agar dibawa ke pengadilan, sehingga duduk perkara bisa dijelaskan secara legal formal di hadapan hakim dan jaksa.
Islam, Generasi & Dampak Sosial
Selain itu, diskusi soal keaslian ijazah Jokowi juga berpengaruh ke ranah sosial budaya. Dalam pernyataan sebelumnya, Saut pernah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa isu ijazah palsu ini berpotensi menggerus semangat anak-anak sekolah, seolah-olah pendidikan formal tidak lagi penting demi meraih jabatan puncak negara. Ia menilai ini berbahaya jika dibiarkan menggema di kalangan generasi muda tanpa penjelasan yang tepat.
Arah Pembahasan Selanjutnya
Dengan pernyataan Saut Situmorang yang membuka kembali wacana soal integritas di tengah isu ijazah Jokowi, publik kini menantikan bagaimana perkembangan berikutnya. Apakah akan ada upaya hukum baru, hearing parlemen, atau respon dari pihak Istana dan Jokowi sendiri terkait pernyataan mantan pimpinan KPK ini. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Presiden Jokowi atau tim kuasa hukumnya menyusul pernyataan Saut tersebut.
