GARIS NARASI – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait kondisi operasional prajurit TNI yang tengah bertugas melakukan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta, Menkeu mengaku terkejut mendengar laporan bahwa para prajurit garda terdepan tersebut seringkali hanya mengandalkan logistik seadanya, bahkan harus berhutang untuk membiayai infrastruktur darurat.
Kekagetan Purbaya bermula dari dialognya dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dalam kesempatan tersebut, terungkap bahwa personil TNI yang dikerahkan ke lokasi bencana, seperti di Aceh dan Sumatera Utara, menghadapi keterbatasan anggaran logistik yang kontras dengan beban kerja mereka yang mencapai 18 jam sehari.
Pelit Juga Lu! Sentilan Menkeu untuk Lembaga Terkait
Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat sebagai Bendahara Negara sejak September 2025 menggantikan Sri Mulyani, menyoroti mekanisme penyaluran dana bencana yang dinilai terlalu birokratis di tingkat lembaga teknis. Ia sempat berkelakar namun bernada miris saat mendengar bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkesan sangat ketat dalam memberikan dukungan anggaran kepada TNI di lapangan.
“Saya baru tahu kalau KSAD sampai harus ngutang untuk membangun jembatan darurat di Aceh. Padahal uangnya ada di kami (Kemenkeu). Saya sempat bilang ke pihak terkait, ‘pelit juga lu’ karena melihat TNI kita di lapangan cuma dikasih makan nasi bungkus, itu pun terbatas,” ujar Purbaya dalam sebuah pertemuan yang dikutip pada Selasa (30/12/2025).
Menkeu menegaskan bahwa saat ini pemerintah memiliki dana siap pakai (DSP) untuk pemulihan bencana Sumatera sebesar Rp1,51 triliun yang masih tersedia di kas negara. Namun, ia menyayangkan kendala administrasi seringkali menghambat uang tersebut sampai ke tangan para pelaksana di lapangan, termasuk TNI yang bertugas membangun jembatan dan hunian sementara.
Dedikasi TNI di Tengah Keterbatasan
Kondisi di lapangan memang cukup memprihatinkan. Video-video pendek yang viral di media sosial memperlihatkan prajurit TNI di Sumatera menyantap mie instan yang dicampur nasi di atas lembaran kardus bekas di sela-sela evakuasi korban banjir. Meskipun demikian, TNI tetap mengerahkan lebih dari 21.000 personel untuk membantu pemulihan di Sumatera.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dalam beberapa kesempatan mengakui bahwa TNI seringkali mengambil inisiatif terlebih dahulu menggunakan dana swadaya atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat demi mempercepat akses transportasi warga yang terputus. Hal inilah yang memicu reaksi keras dari Menkeu Purbaya agar birokrasi anggaran tidak mengorbankan kesejahteraan prajurit.
Komitmen Anggaran 2026
Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, Menkeu Purbaya memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana yang sangat besar untuk tahun 2026, yakni mencapai Rp60 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada:
- Pembangunan kembali infrastruktur vital yang hancur akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera.
- Penyederhanaan mekanisme pencairan dana bagi instansi pelaksana (TNI/Polri) agar tidak lagi menggunakan dana talangan pribadi atau satuan.
- Peningkatan standar logistik bagi petugas di daerah terdampak bencana.
“Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar penanganan bencana dilakukan satu pintu lewat BNPB, tapi kami di Kemenkeu akan memastikan begitu ada pengajuan, uang langsung cair. Jangan sampai prajurit kita yang sudah kerja keras di lumpur masih harus pusing mikirin makan atau biaya semen untuk jembatan,” tegas Purbaya.
Langkah proaktif Menkeu Purbaya ini diharapkan mampu memotong mata rantai birokrasi yang selama ini menghambat efektivitas penanggulangan bencana. Publik kini menanti realisasi dari janji pembenahan sistem logistik ini agar martabat dan kesejahteraan prajurit TNI yang bertaruh nyawa di daerah bencana tetap terjaga.
