GARIS NARASI – Benjamin Netanyahu secara resmi mengajukan permohonan grasi atau pengampunan kepada Presiden Israel, Isaac Herzog. Permohonan ini diajukan di tengah persidangan panjang terhadapnya terkait sejumlah tuduhan korupsi, termasuk suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Tim hukumnya menyerahkan dokumen sepanjang 111 halaman yang akan ditinjau oleh penasihat hukum Presiden sebelum Herzog mengambil keputusan.
Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan bahwa ia ingin menjalani proses hukum hingga keputusan akhir dan yakin akan dibuktikan tidak bersalah. Namun, ia menekankan bahwa situasi nasional Israel saat ini menghadapi tantangan besar, dan beban persidangan membuat kepemimpinannya terganggu. Ia menekankan bahwa jadwal kehadiran di pengadilan tiga kali seminggu membuatnya sulit memimpin secara efektif. Menurut Netanyahu, grasi bukanlah untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan “persatuan nasional” agar Israel bisa melewati krisis tanpa terpecah dari dalam.
Permintaan grasi dari seorang pemimpin yang tidak mengakui kesalahan langsung memunculkan gelombang kritik keras. Para lawan politik menyatakan bahwa pemberian grasi tanpa pengakuan bersalah, tanpa penyesalan, dan tanpa pengunduran diri akan melemahkan institusi hukum dan merusak prinsip keadilan. Seorang pemimpin oposisi menyebut bahwa grasi hanya layak jika terdakwa mengakui kesalahan serta mundur dari dunia politik. Tak hanya politikus, kelompok advokasi dan sejumlah warga sipil memperingatkan bahwa memberi toleransi semacam itu bisa menandakan pejabat bisa lari dari tanggung jawab sewenang-wenang. Sebagian bahkan menyebut langkah ini sebagai upaya melemahkan demokrasi.
Kasus ini sangat bersejarah karena Netanyahu adalah perdana menteri pertama di Israel yang sedang menjabat dan menjalani persidangan atas tuduhan kriminal serius. Kasus-kasusnya berasal dari 2019 dan mencakup tiga perkara yang dikenal sebagai “1000, 2000, dan 4000” termasuk tuduhan menerima hadiah mewah dari miliarder kaya sebagai imbalan politik. Permintaan grasi datang pada saat Israel tengah menghadapi ketidakstabilan regional serta tekanan luar negeri, membuat Netanyahu berargumen bahwa negara butuh stabilitas tanpa distraksi hukum.
Jika Presiden Herzog menyetujui grasi, hal ini bisa mengusik kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan prinsip bahwa tidak ada “orang di atas hukum.” Oposisi memperingatkan bahwa keputusan semacam itu akan memecah masyarakat lebih jauh. Di sisi lain, pendukung Netanyahu berargumen bahwa grasi bisa meredam polarisasi, terutama jika legalitas persidangan terus memperkeruh iklim politik, dan memungkinkan pemerintah untuk fokus menghadapi tantangan nasional. Namun para pakar hukum memperingatkan bahwa secara hukum, sangat sulit memberi grasi kepada seseorang yang belum dinyatakan bersalah, sehingga langkah Netanyahu semakin dianggap “luar biasa” dan bisa memicu krisis konstitusional.
Secara ringkas, permintaan pengampunan oleh Netanyahu di tengah persidangan korupsi telah memantik debat sengit di Israel antara mereka yang melihatnya sebagai jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas, dan mereka yang khawatir hal itu merusak asas keadilan dan demokrasi. Langkah ini bisa menjadi titik krusial dalam sejarah politik Israel, karena memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan legitimasi pemerintah di tengah masa-masa sulit.
