GARIS NARASI – Pemerintah Thailand secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 12 Desember 2025, setelah mendapatkan persetujuan dari Raja Maha Vajiralongkorn melalui dekrit kerajaan, langkah yang dinyatakan sebagai upaya untuk “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat” dan membuka jalan bagi pemilihan umum dini dalam waktu 45–60 hari ke depan
Keputusan mengejutkan ini datang di tengah ketegangan politik dalam negeri yang meningkat serta konflik perbatasan yang memanas dengan Kamboja, yang telah menelan puluhan korban dan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi dari zona pertempuran.
Pernyataan Perdana Menteri: “Kembalikan Kekuasaan ke Rakyat”
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pemimpin Partai Bhumjaithai menyatakan pembubaran DPR sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan politik kepada rakyat Thailand. Dalam unggahan di media sosial, Anutin menegaskan bahwa keputusan itu merupakan respons atas kebuntuan legislatif dan ancaman mosi tidak percaya dari oposisi, terutama Partai Rakyat (People’s Party), yang menarik dukungan terhadap pemerintah dan menuntut rekayasa konstitusi lebih substansial.
Anutin berujar bahwa sebagai pemerintahan minoritas yang tidak lagi mendapat dukungan penuh parlemen, satu-satunya jalan keluar adalah membuka peluang bagi rakyat untuk memilih wakil rakyatnya kembali melalui pemilihan umum bukan mempertahankan parlemen yang stagnan.
Namun, kritik dari kubu oposisi menilai langkah ini berpotensi memicu ketidakpastian politik lebih jauh, bukan sekadar “mengembalikan kekuasaan” kepada rakyat.
Latar Belakang Politik: Pemerintahan Minoritas dan Ketegangan Partai
Sejak dilantik pada September 2025, Anutin memimpin pemerintahan yang rapuh dan bergantung pada koalisi dengan Partai Rakyat. Koalisi ini retak ketika pemerintah gagal memenuhi beberapa janji bersama, terutama soal reformasi konstitusi yang menjadi syarat dukungan politik dari Partai Rakyat. Ketegangan antara Bhumjaithai dan Partai Rakyat kemudian memuncak pada pekan ini ketika agenda legislatif terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai kewenangan Senat dalam amandemen konstitusi.
Dengan ancaman mosi tidak percaya yang semakin nyata dan tekanan publik atas kinerja pemerintah, Anutin memilih untuk membubarkan parlemen sebelum pemerintah dihentikan melalui mekanisme DPR.
Konflik Perbatasan Memperburuk Situasi
Keputusan pembubaran parlemen juga diambil di tengah konflik militer serius di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Bentrokan yang kembali meletus pekan ini yang melibatkan artileri dan serangan di berbagai sektor perbatasan telah melukai puluhan tentara dan warga sipil serta memaksa ratusan ribu orang mengungsi.
Anutin memastikan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengurangi kemampuan militer Thailand dalam menjaga keamanan nasional terutama dalam operasi di sepanjang perbatasan yang keras itu.
Proses Pemilu Dini dan Dampaknya
Menurut konstitusi Thailand, setelah DPR dibubarkan, pemilihan umum harus dilaksanakan dalam 45–60 hari sejak dekrit kerajaan diterbitkan artinya pemilu diperkirakan akan dilaksanakan akhir Januari hingga awal Februari 2026. Pemilihan ini digadang-gadang akan menjadi sarana rakyat menentukan arah politik masa depan Thailand, baik soal hubungan sipil-militer, peran Senat, maupun isu-isu besar lainnya seperti kebijakan luar negeri dan keamanan.
Namun, para pengamat politik memperingatkan bahwa pemilu dini bukan jaminan stabilitas. Fragmentasi partai, perpecahan ideologis antara kubu konservatif, militer-yang terafiliasi, dan kelompok reformis progresif masih sangat kuat, sehingga hasil pemilu mungkin tetap berujung pada pemerintahan koalisi yang rapuh.
Respons Publik & Komunitas Internasional
Di dalam negeri, reaksi masyarakat beragam. Pendukung pembubaran parlemen menyambutnya sebagai peluang rakyat mengambil kembali peran utama dalam pemerintahan. Namun, kelompok lain mengkhawatirkan langkah itu justru mengancam stabilitas demokrasi di Thailand, yang dalam dua dekade terakhir sering bergulat dengan pergantian pemerintahan, putusan pengadilan, dan tuduhan campur tangan militer.
Komunitas internasional juga mengamati perkembangan ini dengan cermat, terutama negara-negara tetangga ASEAN dan mitra strategis Thailand. Sementara beberapa memberikan dukungan terhadap proses demokrasi, pihak lain menyerukan dialog antara semua pihak politik untuk mengurangi polarisasi dan ketegangan.
