GARIS NARASI – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan pengelolaan kawasan hutan di Pulau Sumatera. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulatera Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menurut pemerintah diperburuk oleh aktivitas usaha yang tidak patuh terhadap aturan lingkungan.
Latar Belakang Keputusan
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit cepat yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola izin usaha pemanfaatan hutan atau beroperasi di kawasan rawan bencana. Audit ini dilakukan setelah akhir November 2025, ketika bencana hidrometeorologi menghantam puluhan ribu warga dengan korban materi dan jiwa yang besar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa langkah pencabutan izin dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum tata kelola sumber daya alam, serta mengatasi praktik pelanggaran yang memperburuk kerusakan lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan risiko bencana.
Apa Saja Pelanggaran yang Disebutkan?
Pemerintah menyebutkan beberapa temuan pelanggaran yang mendasari pencabutan:
- Operasi di luar wilayah izin yang diberikan.
- Aktivitas usaha di kawasan yang dilindungi, seperti hutan lindung.
- Tidak memenuhi kewajiban kepada negara seperti pajak atau kewajiban teknis.
Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak hanya menindak perusahaan yang berada di kawasan hutan, tapi juga yang berkontribusi pada degradasi lingkungan yang signifikan.
Daftar 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut
Pencabutan izin ini dibagi dalam dua kategori besar:
- 22 perusahaan pemegang izin Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- 6 badan usaha non-kehutanan (tambang, perkebunan, energi)
A. Perusahaan PBPH (Pemanfaatan Hutan)
Provinsi Aceh (3 Perusahaan)
- PT Aceh Nusa Indrapuri
- PT Rimba Timur Sentosa
- PT Rimba Wawasan Permai
Provinsi Sumatera Barat (6 Perusahaan)
- PT Minas Pagai Lumber
- PT Biomass Andalan Energi
- PT Bukit Raya Mudisa
- PT Dhara Silva Lestari
- PT Sukses Jaya Wood
- PT Salaki Summa Sejahtera
Provinsi Sumatera Utara (13 Perusahaan)
- PT Anugerah Rimba Makmur
- PT Barumun Raya Padang Langkat
- PT Gunung Raya Utama Timber
- PT Hutan Barumun Perkasa
- PT Multi Sibolga Timber
- PT Panel Lika Sejahtera
- PT Putra Lika Perkasa
- PT Sinar Belantara Indah
- PT Sumatera Riang Lestari
- PT Sumatera Sylva Lestari
- PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
- PT Teluk Nauli
- PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Badan Usaha Non-Kehutanan (6 Perusahaan)
Provinsi Aceh
23. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)
24. CV Rimba Jaya (PBPHHK)
Provinsi Sumatera Utara
25. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
26. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)
Provinsi Sumatera Barat
27. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)
28. PT Inang Sari (IUP Kebun)
Dampak Pencabutan Izin
1. Lingkungan dan Risiko Bencana
Langkah pencabutan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa depan. Kerusakan hutan di daerah-daerah ini berkontribusi pada hilangnya kemampuan tanah menyerap air, yang mendorong terjadinya banjir dan longsor dahsyat.
2. Ekonomi Daerah
Pencabutan izin tentu berdampak pada aktivitas ekonomi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, terutama sektor kehutanan, energi, dan perkebunan. Banyak pekerja lokal dan pemangku kepentingan yang kini menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Pemerintah mengatakan akan mengkaji dampak ini dan menyiapkan langkah transisi.
3. Reaksi Publik & Aktivis Lingkungan
Kelompok lingkungan memuji keputusan Prabowo sebagai langkah berani dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, beberapa pengamat juga menyoroti perlunya mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, termasuk sanksi finansial terhadap perusahaan yang menyebabkan kerugian besar masyarakat dan lingkungan.
