GARIS NARASI – Kawasan Monas dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini menjadi titik tumpu kemarahan ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Massa aksi turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan keras terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang dinilai “jauh dari kata layak” dan menuntut pengembalian Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jawa Barat.
Pantauan di lokasi sejak pukul 10.00 WIB, massa berbaju oranye dan biru mulai memadati Jalan Medan Merdeka Selatan dan area silang Monas. Dengan membawa mobil komando, bendera serikat, serta berbagai spanduk bernada protes, para buruh mendesak pemerintah untuk melakukan revisi segera sebelum kalender berganti ke tahun 2026.
Tuntutan Spesifik: Jakarta Harus Rp6 Juta
Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam orasinya menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,73 juta (naik sekitar 6,5% dari tahun sebelumnya) tidak cukup untuk menutup kenaikan biaya hidup atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Buruh menilai angka tersebut masih berada di bawah garis survei pasar yang dilakukan serikat pekerja.
“Kami menuntut revisi UMP Jakarta menjadi minimal Rp5,89 juta hingga Rp6 juta. Sangat tidak masuk akal jika upah di Ibu Kota Jakarta lebih rendah daripada wilayah penyangganya seperti Bekasi dan Karawang yang sudah menembus angka Rp5,9 juta lebih,” ujar Said Iqbal di depan massa aksi.
Selain angka nominal, buruh menuntut tiga poin utama kepada Penjabat Gubernur Jakarta:
- Revisi Keputusan Gubernur tentang penetapan UMP 2026.
- Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5% di atas UMP.
- Penyediaan Jaring Pengaman Sosial yang nyata, bukan sekadar janji subsidi transportasi dan pangan yang sering kali sulit diakses oleh buruh kontrak.
Krisis Upah Sektoral di Jawa Barat
Tidak hanya menyoal Jakarta, aksi ini juga menyuarakan keresahan buruh di Jawa Barat. Para pengunjuk rasa mengecam penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah di Jawa Barat. Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengikuti rekomendasi Bupati dan Wali Kota dalam menetapkan upah sektoral tersebut.
Menurut perwakilan buruh Jabar yang hadir, penghapusan UMSK ini merupakan kemunduran bagi kesejahteraan pekerja di industri manufaktur dan otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mereka mengancam akan melakukan mobilisasi massa yang lebih besar ke Gedung Sate, Bandung, jika tuntutan di Jakarta tidak mendapat respons positif dari pemerintah pusat.
Lalu Lintas Tersendat dan Pengamanan Ketat
Aksi yang berlangsung hingga sore hari ini menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan utama. Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Balai Kota menuju Patung Kuda sempat ditutup total oleh barikade kepolisian dan massa aksi. Kendaraan dari arah Tugu Tani dialihkan menuju Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan H. Agus Salim.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sedikitnya 1.392 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat menyatakan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas dalam menjaga objek vital nasional di sekitar Monas dan Istana Negara.
“Kami memberikan ruang bagi rekan-rekan buruh untuk menyampaikan aspirasi sesuai undang-undang, namun kami mengimbau agar tetap tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum, terutama di jalur Transjakarta,” ungkap Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri.
Respons Pemerintah: Fokus pada Insentif Non-Upah
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung sebelumnya menyatakan bahwa penetapan UMP 2026 sudah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang transparan dengan menggunakan indeks tertentu (alfa 0,75). Pemerintah mengeklaim bahwa meskipun kenaikan upah memiliki batas, buruh akan diberikan kompensasi berupa perluasan manfaat layanan publik.
Inisiatif tersebut mencakup gratis naik bus Transjakarta bagi pemegang kartu buruh, subsidi pangan di pasar murah, serta bantuan biaya pendidikan bagi anak buruh. Namun, tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh massa aksi yang menganggap subsidi bersifat fluktuatif dan tidak pasti, berbeda dengan kenaikan upah pokok yang berdampak langsung pada daya beli.
Ancaman Aksi Berlanjut
Aksi hari ini disebut sebagai “aksi awalan”. KSPI dan Partai Buruh telah menjadwalkan aksi lanjutan pada besok, Selasa, 30 Desember 2025, yang diprediksi akan melibatkan lebih dari 10.000 unit sepeda motor dalam konvoi besar menuju Istana Negara. Jika pemerintah tetap bergeming, kaum buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional secara bertahap pada bulan Januari 2026 mendatang.
