GARIS NARASI – Peta politik global mengalami guncangan hebat pada awal tahun 2026. Di tengah kebijakan luar negeri “America First” yang kembali ditegaskan oleh Presiden Donald Trump melalui serangkaian tarif agresif dan tekanan diplomatik, sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan arah kebijakan yang mengejutkan: merapat ke Beijing.
Ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh Washington telah memaksa negara-negara seperti Kanada, India, hingga beberapa anggota Uni Eropa untuk mencari stabilitas baru di pelukan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, China.
Kanada: Titik Balik Pragmatisme Ottawa
Langkah paling mencolok terlihat dari Kanada. Sebagai tetangga terdekat sekaligus mitra dagang utama AS, Kanada selama ini menjadi sekutu yang paling setia dalam membendung pengaruh China. Namun, pada pertengahan Januari 2026, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Beijing.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney yang menggantikan Justin Trudeau melakukan kunjungan resmi ke Balai Besar Rakyat untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, Ottawa dan Beijing menyepakati perjanjian perdagangan awal yang memangkas tarif kendaraan listrik (EV) dan produk canola.
Langkah ini diambil setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang Kanada jika negara tersebut tidak mengikuti standar perdagangan ketat yang ditetapkan Washington.
“Kanada memilih otonomi ekonomi daripada tunduk pada dikte tarif yang tidak terduga,” ungkap seorang analis senior di Ottawa.
Beijing melihat celah ini sebagai bukti bahwa upaya AS untuk “memisahkan” (decoupling) ekonomi global dari China tidak lagi didukung secara universal oleh mitranya sendiri.
India dan Dilema Dicekik Tarif
Bukan hanya di Amerika Utara, pergeseran juga terjadi di Asia Selatan. India, yang selama ini dipandang sebagai pilar utama strategi Indo-Pasifik AS untuk menandingi China, mulai mengubah haluan. Kebijakan Trump yang mengancam tarif 100% terhadap negara-negara yang dianggap “memanfaatkan” pasar Amerika telah memukul sektor teknologi dan manufaktur India.
Merasa “dicekik” secara ekonomi oleh Washington, New Delhi mulai melunakkan sikapnya terhadap Beijing. Kabar terbaru menunjukkan adanya komunikasi intensif antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Xi Jinping untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang telah lama membeku, demi membuka keran investasi China yang sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi India di tengah ketidakpastian global.
Eropa: Mencari Jalan Tengah
Di Eropa, ketegangan dengan Washington juga meningkat. Trump secara terbuka mengajak Uni Eropa (UE) untuk memberikan tekanan serupa terhadap China dan India. Namun, ketergantungan Eropa pada rantai pasok teknologi dan pasar konsumen China membuat banyak pemimpin Benua Biru enggan.
Alih-alih mengikuti garis keras Trump, beberapa negara kuat Eropa justru mulai memperkuat dialog bilateral dengan China terkait transisi energi dan perubahan iklim dua area yang cenderung diabaikan oleh pemerintahan Trump saat ini. Strategi “De-risking” (mengurangi risiko) yang sebelumnya digaungkan UE kini perlahan bergeser menjadi “Re-engagement” (keterlibatan kembali) demi mengamankan kepentingan ekonomi domestik mereka.
Respons Beijing: Diplomasi Senyum dan Kepastian
China menangkap peluang emas ini dengan menjalankan “Diplomasi Senyum”. Di saat Washington menggunakan tarif sebagai senjata, Beijing menawarkan kepastian pasar dan investasi infrastruktur.
Presiden Xi Jinping secara konsisten menyatakan bahwa China tetap menjadi “negara adidaya yang bertanggung jawab” dan siap membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin bernegosiasi secara setara. Pesan ini sangat efektif bagi negara-negara yang mulai lelah dengan kebijakan proteksionisme AS yang agresif.
Walaupun Trump dijadwalkan akan mengunjungi Beijing pada April 2026 untuk meredakan perang dagang, banyak analis menilai bahwa kepercayaan sekutu AS telah retak. Proses diversifikasi aliansi yang dilakukan oleh Kanada, India, dan negara lainnya menandai dimulainya era multipolaritas yang lebih nyata, di mana pengaruh Washington tidak lagi menjadi satu-satunya kompas bagi kebijakan luar negeri global.
